Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)

Pajak Penghasilan PPh 23

Berikut ini akan dijelaskan mengenai seputar Pajak Penghasilan Pasal 23, semoga dengan artikel ini dapat memberikan manfaat dalam mempelajari Pajak Penghasilan PPh 23 lebih lanjut. Isi dari postingan ini terdiri dari :

Pengertian PPh 23, Objek pajak PPh 23, Bukan Objek Pajak PPh 23, Tarif Pajak PPh 23, DPP PPh 23, Subjek Pajak PPh 23, Pemotong Pajak PPh 23, Contoh Perhitungan PPh 23

Pengertian PPh 23

Pengertian secara umun dari PPh 23 adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang berasal dari Modal, Penyerahan Jasa, atau Hadiah dan Penghargaan selain yang telah dipotong pph 21.

Secara tidak langsung definisi diatas menyatakan bahwa objek pajak PPh 23 antara lain : Penghasilan yang berasal dari modal, yang terdiri dari : Deviden, Bunga, Royalti, Sewa, kemudian Penghasilan dari penyerahan jasa dan Hadiah atau Penghargaan. Untuk memudahkan mengingat-ingat hal tersebut berikut ini ada “akronim” yang dapat digunakan untuk mengingat penghasilan yang dikenakan PPh 23 yaitu : ”DEBORAH SAJA”

De = Deviden
Bo = Boenga/Bunga
Ra = Royalti
H = Hadiah
Sa = Sewa
Ja = Jasa

Objek Pajak PPh 23

Berikut ini akan dijelaskan secara lebih detail dari masing-masing Objek Pajak PPh 23 tersebut :

Deviden

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi bisa dikategorikan sebagai Deviden (namun dalam undang undang pajak penghasilan walaupun SHU koperasi termasuk dalam kategori Deviden namun dikecualikan dari pengenaan PPh 23). Termasuk dalam pengertian dividen adalah :

pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun
pembayaran kembali karena likuidasi (penutupan perusahaan) yang melebihi jumlah modal yang disetor
pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham
pembagian laba dalam bentuk saham
pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran
jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan
pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah
bagian laba yang diterima oleh pemegang polis
pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi (dikecualikan dari pengenaan PPh 23)
pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Catatan :Yang perlu diingat adalah tidak semua deviden dikenakan pajak PPh 23, ada yang dikecualikan dari pengenaan PPh 23 (lihat pengecualian Objek pajak pph 23 yang berkaitan dengan deviden) atau Deviden tersebut dikenakan pasal lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, misalnya : Deviden yang dibayarkan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri dengan tarif paling tinggi 10 % dan bersifat final. Atau Deviden yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan pajak PPh 26.

Bunga

Bunga adalah penghasilan berkaitan dengan utang. Termasuk dalam pengertian bunga adalah premium, diskonto, atau penghasilan lain karena jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.

Catatan : yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah bunga yang dimaksud adalah bunga pinjaman dari WP Badan ke WP Badan dan/atau WP OP ke WP OP yang tidak diperdagangkan dan/atau dilaporkan pada Perdagangan di Bursa Effek. Sedangkan Penghasilan Bunga dari Pinjaman yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan pada Perdagangan di Bursa Efek dikenakan Pajak Final (Pasal 4 ayat 2)

Royalti

Royalti adalah penghasilan karena penggunaan hak atas kekayaan intelektual. Royalti berkaitan dengan pemakaian merk, logo, nama, dan paten. Pengarang lagu menerima imbalan atas pemakaian lagu karanganya. Pengarang novel menerima imbalan atas penjualan novel karangannya. Pemilik merk menerima royalti atas pemakaian merk oleh orang lain.

Hadiah dan Penghargaan

Hadiah dan penghargaan yang menjadi objek PPh Pasal 23 adalah ketika hadiah itu diberikan sehubungan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya dan pihak penerima penghasilan tersebut adalah WP Badan, termasuk Bentuk Usaha Tetap.

Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan PPh 23 adalah : (Pasal 3 KEP-395/PJ/2001) :

hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi, dan
hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa

Sewa

Sewa yang menjadi objek PPh Pasal 23 adalah Sewa sehubungan penggunaan harta (kendaraan), kecuali sewa atas tanah dan bangunan bukan objek pajak PPh 23 melainkan objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2.(klik : PPh pasal 4 ayat 2). Atas sewa selain tanah dan bangunan ketika pihak pemberi penghasilan (penyewa) adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang telah mendapat surat penunjukkan sebagai pemotong PPh Pasal 23, maka baginya (si penyewa) wajib untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23 yang terutang.

Penghasilan dari penyerahan Jasa

Penghasilan yang dikenakan PPh 23 sehubungan dengan Penghasilan dari penyerahan Jasa dapat diperinci sebagai berikut :

imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan
imbalan jasa lainya yang dapat dilihat pada PMK No. 141/PMK.03/2015 yang beberapa diantaranya adalah : Jasa Penilai, Jasa Aktuaris, Jasa Akuntansi, Pembukuan, dan Atestasi Laporan Keuangan, dll

Bukan Objek Pajak PPh 23

Disamping terdapat penghasilan yang dikenakan pajak pph 23 terdapat juga penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan pajak pph 23, yaitu antara lain :

penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
deviden atau bagian laba yang diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada Badan Usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan
Perseroan Terbatas, BUMN atau BUMD yang memiliki saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25 % dari jumlah modal yang disetor.

4. Bagian laba yang diterima anggota dari perseroaan komanditer yang modalnya tidak terbagi bagi atas saham saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya

6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan. Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman/pembiayaan termasuk pembiayaan syariah.

Tarif Pajak PPh 23

Ada dua jenis tarif yang digunakan untuk menghitung PPh 23 yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif PPh 23 dan Objek PPh pasal 23 :

1.Tarif 15% dari jumlah bruto atas :

Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti
Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21

2.Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan

3.Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan 4.Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015 5.
4. Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23

DPP PPh 23

Dasar Perhitungan Pajak PPh 23 adalah Jumlah Bruto dari Penghasilan. Yang dimaksud dengan Jumlah Bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap

Subjek Pajak PPh 23

Pihak yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23 adalah :

Wajib Pajak dalam negeri (Orang Pribadi atau Badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia)
Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Pemotong Pajak PPh 23

Badan Pemerintah
Subjek pajak badan dalam negeri
Penyelenggara kegiatan
BUT
Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak

Contoh Perhitungan PPh 23

Contoh 1
Pada tanggal 1 Juli 2018, PT. Perdana membayarkan Deviden tunai sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham	Jumlah Penyertaan	Jumlah Deviden
PT. Ananda	10 %	Rp. 10.000.000
Bank Mandiri (BUMN)	26 %	Rp. 26.000.000
PT. Setia Jaya	30 %	Rp. 30.000.000
CV. Putra	19 %	Rp. 19.000.000
Tuan Hakim	15 %	Rp. 15.000.000

Jawaban :

Nama Pemegang Saham	PPh yang dipotong	Keterangan
PT. Ananda	PPh 23 : 15 % x Rp. 10.000.000 = Rp. 1.500.000	Penerima adalah PT, tetapi jumlah penyertaan modal kurang dari 25 % dari total saham yang beredar
Bank Mandiri (BUMN)	Bukan Objek Pajak	Penerima adalah BUMN dan jumlah penyertaan lebih dari 25 % dari total saham beredar
PT. Setia Jaya	Bukan Objek Pajak	Penerima adalah PT, dan jumlah penyertaannya lebih dari 25 % dari total saham beredar
CV. Putra	PPh 23 : 15 % x Rp. 19.000.000 = Rp. 2.850.000	-
Tuan Hakim	PPh pasal 17 ayat 2c 10 % x Rp. 15.000.000 = Rp. 1.500.000	-

Contoh 2
Penerbit Salemba pada Bulan Agustus 2018 membayarkan Royalti kepada penulis sebagai berikut :

Nama Penulis	Jumlah Royalti	Keterangan
Tuan A	Rp. 35.000.000	Mempunyai NPWP
Tuan B	Rp. 24.000.000	Tidak mempunyai NPWP
Nona X	Rp. 75.000.000	Mempunyai NPWP